BERITA RIAU
3 Desember, Kapal Roro Buton-Meranti Diresmikan Gubri
:
Riauterkini-PEKANBARU- Setelah menunggu hampir empat tahun periode kedua masa jabatan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, dan dipenghujung akhir jabatan. Akhirnya Gubri akan menepati janjinya pada tanggal 3 Desember mendatang, dimana warga masyarakat Meranti akan bisa memarkirkan kenderaan mereka di depan Kantor Gubernur, bahkan ke langsung Bali.
“Pada tanggal 3 Desember tahun 2012 ini, saya akan meresmikan operasional kapal Roro, Pekanbaru-Selat Panjang. Dan ini adalah janji kampaye saya, periode kedua kemarin, dimana berjanji suatu hari nanti mobil-mobil masyarakat Meranti akan terparkir di depan Kantor Gubernur dan bahkan ke Bali sekalipun,” kata Gubernur Riau HM Rusli Zainal dengan bangga kepada wartawan, Rabu malam (21/11/12) di Kantor Gubernur Riau.
Gubri menjelaskan rute dari kapal Roro ini, titiknya dari Buton ke Kampung Talak, dimana jarak tempuhnya kira-kira satu setengah jam dari Selat Panjang. Dan selain mengangkut kenderaan, seperti mobil, sepeda motor, kapal Roro ini juga mengangkut penumpang.
“Dan kapal fery atau Roro ini bisa memuat 25 unit mobil dari Selat Panjang ke Pekanbaru dan sebaliknya, sehingga warga bisa berkenderaan langsung setelah sampai di Pekanbaru maupun di Selat Panjang,” ujar Gubri.
Dengan beroperasinya kapal Roro ini, sebut Gubri. Mendakan bahwa Kepulauan Meranti bukan lagi daerah yang terpencil, terisolir, akan tetapi sudah menjadi daerah terbuka dan daerah yang bergerak bagi semua orang dengan masuknya kenderaan bermotor langsung dari daratan Riau.
“Saya rasa dengan beroperasinya kapal Roro ini, menandakan kalau Kepulauan Meranti bukan lagi daerah yang terpencil. Melainkan daerah yang terbuka bagi siapa saja yang ingin ke sana dengan kenderaan bermotor,” ungkap Gubri.
Selain meresmikan kapal Roro yang dijadwalkan tanggal 3 Desember mendatang. Gubri juga dalam waktu dekat ini rencananya akan meresmikan Jembatan Teluk Mesjid di Kabupaten Siak.
“Saat ini kita juga sedang mempersiapkan peresmian Jembatan Teluk Mesjid, untuk mempercepat tingkat perekonomian rakyat. Dan ini tentunya akan meningkatkan daya beli dan tingkat perekonomian masyarakat akan tinggi,” sebut Gubri.***(jor)
UMP Riau 2013 Naik Jadi Rp1.400.000
RIAUPOS; 10-Oktober-2012
Dewan Pengupahan Provinsi Riau akhirnya sepakat memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2013. UMP 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012, dari Rp1.238.000 menjadi Rp1.400.000 per bulan.
Angka ini pun naik 13,08 persen dibandingkan tahun 2012. Hasil ini ditetapkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi dan serikat pekerja sebanyak 29 orang, setelah menjalani pembahasan alot.
“Tapi keputusan ini akhirnya Kamis (8/11) kemarin sudah kita sepakati,” ujar H Nazaruddin SH, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Riau, didampingi Sekretaris Dewan Pengupahan Drs H Erwan dan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau, Budi Santoso, menjawab Riau Pos, Jumat (9/11) di kantor Disnakertransduk Riau.
Nazaruddin yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Distransduk) Riau mengatakan, banyak item yang menjadi pertimbangan.
Misalnya, perubahan item kebutuhan hidup layak (KHL) dari 46 item di tahun 2012 menjadi 60 item di tahun 2013 ini yang ditetapkan berdasarkan Permennaker nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Beberapa komponen pertimbangan penetapan UPM misalnya, KL, indeks harga konsumen, kemampuan dan perkembangan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan berdasarkan Permenaker RI nomor.01/Men/1999.
Hasil UMP ini nantinya akan menjadi rujukan dari Pemkab/Pemko dalam menetapkan UMK, yang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan.
Sementara Erwan dan Budi Santoso mengatakan, pihaknya menilai wajar dengan kenaikan UMP Riau tahun 2013. Mereka meminta agar perusahaan mematuhi UMP yang sudah ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Perusahaan yang mangkir, tentunya akan diberi sanksi tegas.(dac)